PANTARLIH : Strategi Daur Ulang KPU Menjawab Kegelisahan Pemilih di Pemilu 2014

Oleh Taufik Irawan

Minimnya persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam beberapa pemilu sebelumnya dan banyaknya keluhan masyarakat yang memiliki hak pilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar memaksa KPU untuk mencari strategi yang lebih baik agar peran serta masyarakat dalam pemilu semakin tinggi. Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 di Rumah Betang Jl. Ahmad Yani Kuala Pembuang, KPU Kabupaten Seruyan mengundang 2 orang perwakilan partai beserta pihak terkait yang berkepentingan dalam pemilu 2014 baik PANWASLU, BAWASLU, PPS, PPK dalam rangka mensosialisasikan strategi pemutakhiran data yang baru yaitu PANTARLIH. 

Acara dibuka oleh Ketua KPU Sudharmono, SH, yang memaparkan pentingnya peran PANTARLIH dalam proses penyusunan daftar pemilih dan baik buruknya DPT Pemilu 2014 sangat bergantung kepada kinerja PANTARLIH di lapangan.

Jika PANTARLIH bekerja secara optimal dalam proses verifikasi faktual, maka DPT Pemilu 2014 diharapkan akan jauh lebih akurat dan berkualitas. Acara berlangsung cukup ramai karena pertanyaan dari peserta yang silih berganti, seputar bagaimana kinerja PANTARLIH nantinya dalam memutakhirkan DPT dibandingkan dengan sistem pada Pemilu Legislatif 1999, 2004 dan 2009. PANTARLIH sebenarnya sistem lama pada pemilu zaman Orde Lama dan Orde Baru yang coba dipakai lagi oleh KPU dengan harapan pemutakhiran data betul-betul akurat sehingga angka masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih dapat betul-betul diminimalkan.

Kalau selama ini data yang dipakai sebagai acuan adalah data kependudukan dari DISDUKCAPIL tetapi ternyata di lapangan banyak masalah yang timbul dari banyaknya keluhan masyarakat yang memiliki hak memilih tidak terdaftar sampai pemilih yang sudah meninggal tapi masih terdaftar, penulis melihat masalah paling krusial dalam pesta demokrasi 5 tahunan ataupun pemilukada selama ini adalah :

1.      Persentase  masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu hanya berkisar 60% - 70%.

2.      Banyaknya keluhan masyarakat yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar.

Dua masalah di atas kalau dicermati memang agak aneh karena disatu sisi persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya hanya 60% - 70% tetapi disisi lain masyarakat yang tidak terdaftar juga tidak sedikit. Masalah pertama memang harus dijawab oleh semua pihak karena terkait dengan kepedulian artinya jangan sampai pemilih tidak peduli apalagi sampai merasa apatis terhadap hak pilihnya (yang kata petugas PPS sudah susah payah didata dan didaftarkan). Caranya KPU dan jajarannya harus lebih proaktif mendekati masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, disisi lain tentunya pihak yang dipilih (caleg) harus memiliki kredibelitas dan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan (tidak jarang kita dengar masyarakat enggan memakai hak pilih karena sudah tau kualitas caleg yang terpampang)

Masalah kedua tentu saja harus dijawab nantinya oleh petugas PANTARLIH dilapangan artinya apakah petugas betul-betul melakukan tugasnya dilapangan ataukah hanya sekedar tebak-tebakan akan kita lihat nanti  hasilnya pada saat pemilu, parameternya sederhana apakah gelombang protes masyarakat yang tidak terdaftar, tinggi atau rendah.

Kita semua tentu  saja sangat mengharapkan peran serta masyarakat Seruyan yang tinggi dalam pemilu legislatif 2014, ini tentu saja memerlukan kerja keras semua pihak khususnya KPU Kabupaten Seruyan yang telah diamanahkan menangani acara demokrasi, walaupun sempat terlontar dari anggota KPU Seruyan bahwa anggaran mereka dipotong 1 Milyar kita harapkan tidak berpengaruh terhadap kinerja KPU dalam memutakhirkan data pemilih 2014 dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis.