Honorer K2 Seruyan Segera Ikuti Seleksi CPNS

HARAPAN para pegawai honorer kategori dua (K2) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS), segera nebhadi kenyataan.

Setelah sekian tahun menanti, pada 4 September 2013 mendatang para pegawai honorer K2 ini akan mengikuti tes seleksi tertulis pengangkatan menjadi CPNS.

Kepala Badan Kepegawaian Daeran (BKD) Seruyan Markus mengatakan, sesuai agenda pemerintah pusat direncanakan sebanyak 463 honorer yang telas lulus uji publik yang akan mengikusi tes seleksi CPNS. 

“Karena itu, kepada para pegawai honorer K2 kami berharap agar mereka bisa mempersiapkan diri dan segala sesuatunya dalam mengikuti tes tersebut sehingga bisa lulus tes tertulis tersebut,” harap pria yang juga menjabat sebagai Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Seruyan itu kepada wartawan.

Markus mengakui, peluang bagi pegawai honorer K2 yang termasuk dalam non guru tidak tetap (Non GTT) akan lebih berat ketimbang kesempatan yang diperoleh para pegawai honorer yang saat ini sudah berstatus guru tidak tetap (GTT). 

“Hal ini karena Pemkab masih banyak memerlukan GGT untuk menempati posisi di wilayah–wilayah terpencil. Selain itu kita juga masih kekurangan tenaga pendidik,” katanya.

Adapun untuk mereka, para CPNS dengan jumlah 89 hasil pengangkatan CPNS melalui jalur pegawai honorer kategori satu (honorer K1) lingkungan pemerintah kabupaten Seruyan telah mengikuti kegiatan prajabatan sebagai seorang CPNS, Juni lalu. 

Selama tiga pekan mereka mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) prajabatan di Balai Pendidikan dan Latihan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pe-latihan (BKPP) Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya. 

“Mereka sudah diangkat menjadi CPNS. Sekarang tinggal yang honorer K2. Mereka harus mengikuti seleksi untuk jadi CPNS. Jika honorer K1 itu langsung tanpa ada seleksi,” papar dia.

Pajak Alat Berat PBS Kelapa Sawit Seruyan SANGAT MINIM

PENDAPATAN asli daerah dari sektor pajak alat berat perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Seruyan, sangat minim. Hingga kini, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTP2D) Kuala Pembuang belum mampu memaksimalkan potensi pajak alat berat.

Kepala UPTP2D Kuala Pembuang Seruyan, Sutejo Wijiasmoro mengakui, dari puluhan perusahaan yang ada di Seruyan, hanya satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang membayar pajak alat berat. Perusahaan itu adalah Cipta Tani Kumai Sejahtera, dengan jumlah 2 buah alat berat.

Selama ini, lanjut dia, sejumlah perusahaan mengaku tak memiliki alat berat. Saat beroperasi, perusahaan hanya menyewa alat berat tersebut. Setelah penegerjaan pembukaan lahan/land clearing selesai, perusahaan akan mengembalikan alat berat itu kepada pemilik rental alat berat.

“Alasan pihak perusahaan kepada kami bahwa mereka memang tidak memiliki kendaraan alat berat atau besar. Pasalnya, alat berat atau kendaraan besar ini merupakan sewaan dari rental persewaan. Hingga saat ini kita memang masih belum bisa mengoptimalkan realisasi penarikan pajak alat berat milik perusahaan kelapa sawit,” jelas Sutejo Wijiasmoro kepada Borneonews, di ruang kerjanya, pekan lalu.

Hingga kini, kata dia, UPTP2D Kuala Pembuang tidak memiliki data base kepemilikan alat berat di setiap perusahaan kelapa sawit. Karena itu, saat ini UPTP2D Kuala Pembuang tengah fokus mendata kepemilikan alat berat di setiap perusahaan kelapa sawit itu. 

UPTP2D Kuala Pembuang melaksanakan pendataan itu secara bertahap. Sebelum memasuki Bulan Ramadan 1434 Hijriah, UPTP2D Kuala Pembuang turun ke lapangan melaksanakan pendataan alat berat ke setiap perusahaan di Seruyan.

“Hasilnya, kami saat ini sudah ada memiliki data kepemilikan alat berat sejumlah perusahaan kelapa sawit. Berdasarkan rencana kami, kegiatan pendataan ini akan kami lanjutkan pelaksanaannya setelah lebaran Idul Fitri mendatang.”

Sutejo menjelaskan, kesadaran pemilik PBS kelapa sawit untuk membayar pajak alat berat sangat minim. Berbeda dengan kesadaran pemilik perusahaan hak pengolahan hutan (HPH) perkayuan. Saat ini, hampir seluruh perusahaan HPH membayarkan pajak alat berat.

Sumber :

http://www.borneonews.co.id/kalteng/seruyan/5696-pad-dari-pajak-alat-berat-sangat-minim

Kalteng Dapat Kuota 1.289 Kursi CPNS, Seruyan Belum Kebagian

ENAM dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun ini kebagian jatah menerima calon pegawai negeri sipil (CPNS). Keenam kabupaten tersebut adalah Katingan, Lamandau, Barito Utara, Pulang Pisau, Kotawaringin Timur, dan Barito Timur. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalteng juga mendapat alokasi tambahan CPNS 2013. 

Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Siun Jarias merinci, kuota untuk Kabupaten Katingan adalah 289 kursi, Lamandau 330 kursi, Barut 171 kursi, Pulpis 182 kursi, Kotim 50 kursi, dan Bartim juga 50 kursi. Sedangkan di Pemprov Kalteng mendapat alokasi 217 kursi. Sehingga, totalnya 1.289 kursi. 

Jumlah alokasi itu berdasarkan hasil rapat dengan KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Jakarta Senin pekan lalu. Namun alokasi itu disebutnya masih bersifat sementara. Finalnya akan diumumkan kemudian. 

Siun memperkirakan penerimaan CPNS akan dibuka sekitar Oktober nanti. Untuk pelaksana tes, Siun menyebut sama ­dengan tahun sebelumnya, yaitu konsorsium peme­rintah pusat. Pemerintah daerah ­hanya sebagai panitia daerah. Siun juga mengaku belum tahu tempat pelaksanaan tes.

“Bisa jadi semuanya dipusatkan di Pemprov Kalteng, karena informasinya menggunakan komputerisasi dan secara online. Atau bisa pula dipusatkan di Banjarbaru (Kalsel). Pusat kan melihat kesiapan daerah.”

Ditanya mengenai usulan penerimaan CPNS tujuh kabupaten lain di Kalteng, Siun menyatakan Kementerian Pen­dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tidak mengabulkan karena daerah-daerah tersebut dianggap belum memerlukan penambahan pegawai. 

Siun menambahkan, pe­ngabulan usulan penerimaan CPNS dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil setiap daerah pengusul.

Sumber : http://www.borneonews.co.id/kalteng/palangkaraya/5692-kalteng-dapat-kuota-1-289-kursi-cpns

Pelaksanaan Program CSR Tidak Perlu Perda

PELAKSANAAN program CSR perusahaan tidak memerlukan peraturan daerah (Perda). Pasalnya, pemerintah daerah tidak dibenarkan membuat produk hukum yang mewajibkan perusahaan menyisihkan labanya untuk dikelola suatu badan. Hal itu ditegaskan Ketua Nasional Kesejahteraan Sosial Forum CSR Indonesia La Tofi pada saat menjadi narasumber “Gathering Praktisi CSR” dengan tema “Bersama Mengatasi Kesenjangan” yang digelar Borneonews dan Palangka Post di Ball Room Hotel Swiss Bellin, Pangkalan Bun, Rabu (15/5).

“Kalau perda itu dijalankan, pasti gagal karena perusahaan tidak mau menyisihkan labanya untuk daerah. Apa dasar hukumnya? Apalagi kalau sudah perusahaan publik.”

Daerah, lanjut dia, tidak mempunyai kewenangan untuk menghimpun dana CSR dari perusahaan. Sebab dalam undang-undang manapun tindakan tersebut tidak dibenarkan. Menurut dia, membentuk forum CSR merupakan solusi jitu untuk menarik dana CSR perusaha­an. Dalam forum tersebut, pemerintah bisa menawarkan program pembangunan yang tidak bisa didanai dengan anggaran negara. “Misalnya ada sekolah yang rusak di sebuah desa, tawarkan kepada perusahaan yang ring satunya di desa itu. Pelaksana kegiatan tetap perusahaan dan pemerintah daerah memonitor saja.”

Sementara itu, Head of Media PT Citra Borneo Indah (CBI) Yohanes S. Widada mempertanyakan efektifitas dari perda CSR. Sebab munculnya perda CSR diyakini sebagai bagian dari fenomena implementasi otonomi daerah. “Berdasarkan pemberitaan yang ada, wacana yang muncul tidak lepas dari upaya menghimpun dana CSR. Bukan pada bagaimana pemerintah mengontrol penerapan CSR supaya memberikan manfaat bagi masyarakat.”

Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD Kobar Triyanto mengatakan latar belakang dibentuknya perda CSR akibat dari tidak maksimalnya peran serta perusahaan swasta melalui Divisi CSR-nya dalam pembangunan daerah. 

Ia mengakui memang terdapat salah satu pasal yang menyebutkan perusahaan menyisihkan 1%-3% laba bersihnya untuk kegiatan CSR yang dikelola Badan Pengelola Tanggungjawab Sosial Perusahaan (BPTJSP). Namun hingga saat ini perda tersebut masih belum berjalan karena belum ada peraturan bupatinya. “Memperhatikan ide-ide yang muncul dalam forum ini, nanti akan saya bawa ke DPRD untuk bisa direvisi.”

Sumber :

http://www.borneonews.co.id/csr/1590-pelaksanaan-program-csr-tidak-perlu-perda

Warga Desa Ayawan Seruyan Tengah Keluhkan Pemupukan Lewat Udara

Warga Desa Ayawan, Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan mengeluhkan pemupukan yang dilakukan perusahaan besar swasta (PBS) Kelapa Sawit PT Sinar Mas melalui udara. Pasalnya, pemupukan dengan cara tersebut dinilai merugikan lingkungan.

“Kami tidak setuju dengan cara pemupukan lewat udara yang dilakukan PT Sinar Mas. Itu bisa merusak lingkung-an,” ungkap tokoh masyarakat Desa Ayawan Umbing M Sanger, kepada Borneonews, Minggu (217).

Menurut Umbing, dampak buruk yang diakibatkan oleh pemupukan lewat udara tersebut cukup banyak, bagi bagi lingkunga maupun kesehatan. Untuk dampak terhadap lingkungan, pemupukan yang dilakukan dengan menggunakan pesawat jenis capung tersebut dinilai bisa mencemari sungai yang berada disekitar kebun sawit. “Akhir ini banyak ikan yang mati, kami menduga hal itu dampak dari pemupukan lewat udara.”

Sementara itu, sambung Umbing, bagi kesehatan dampak juga mulai dirasakan masyarakat setempat. Tidak sedikit warga Desa Ayawan yang mengalami diare dan sakit kepala. “Bahan pembuatan pupuk berasal dari bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan.”

Warga Desa Ayawan meminta agar perusahaan menghentikan pemupukan lewat udara tersebut, sebab sangat merugikan. Terkait hal tersebut, Umbing mengaku pihaknya sudah sering menyampaikan pesan warga tersebut kepada perusahaan yang bersangkutan, namun tidak hiraukan. “Keluha itu sudah kami sampaikan kepada perusahaan namun tidak ditanggapi.”

Bahkan masyarakat juga pernah menyampaikan permasalahan tersebut kepada anggota dewan maupun damang kepala adat. Dengan harapan agar perusahaan bisa memenuhi keinginan warga. “Masalah ini pernah kami sampaikan kepada anggota dewan. Saat itu memang perusahaan sempat menghentikan pemupukan lewat udara untuk sementara waktu, namun lama-lama cara itu diulangi lagi.”

Mengingat pemumpukan yang dilakukan lewat udara tersebut sangat berbahaya Umbing meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan agar memberikan teguran kepada perusahaan yang masih memupuk lewat udara.

“Pemkab harus memberi ketegasan, kalau perlu dibuatkan perda larangan pemupukan lewat udara, sebab sangat berbahaya bagi kesehatan maupun lingkung-an. Karena yang disebarkan adalah bahan kimia dan bisa membahayakan kesehatan manusia.”

Bamus DPRD Seruyan Akhirnya Setujui Pelantikan Bupati Terpilih Sudarsono - Yulhaidir

Tidak ada lagi halangan berarti bagi Sudarsono-Yulhaidir untuk menduduki kursi Bupati dan Wakil Bupati Seruyan periode 2013-2018. Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Seruyan sudah menjadwalkan sidang paripurna pelantikan mereka.

Penjadwalan sidang paripurna untuk melantik ke­duanya itu, ditetapkan dalam rapat Bamus, Rabu (17/7).

“Jadwal paripurna pelantikan Bupati Seruyan 2013-2018 ditetapkan pada Selasa, 23 Juli 2013, sesuai jadwal pelantikan dari Gubernur Kalimantan Tengah,” ungkap Wakil Ketua DPRD Seruyan Baharudin, seusai memimpin rapat Bamus DPRD.

Dengan persetujuan itu, tak ada alasan lagi bagi anggota DPRD Seruyan untuk tidak menghadiri Sidang Paripurna, 23 Juli mendatang. Baharudin juga berharap agar sidang pelantikan itu berjalan lancar. “Kami akan berusaha agar anggota dewan hadir sehingga sidang memenuhi kuorum.”

Pelaksanaan rapat Bamus sempat alot. Hingga pukul 09.00 WIB rapat belum bisa dimulai. Pasalnya, hanya ada beberapa anggota Bamus. Setengah jam kemudian rapat dibuka, dipimpin Wakil Ketua DPRD Seruyan, Baharudin. Rapat dihadiri empat dari 11 orang anggota; Hulius Yaya, Masfuatun, Tunik Johan dan Eri Anshori. Meski tak semua anggota Bamus hadir, rapat tetap bisa dilaksanakan. Berdasarkan tata tertib DPRD Seruyan tak ada ketentuan kehadiran jumlah anggota saat rapat Bamus.

Sebenarnya Eti Suarti, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) sempat hadir. Namun, sesaat sebelum rapat dimulai, tiba-tiba Eti pergi dan tak kembali lagi. Ada info aktivis PAN itu meninggalkan kantor dewan karena mendapat tekanan agar tak mengikuti rapat Bamus. “Tadi yang bersangkutan mendadak pulang, katanya ayahnya sakit keras di Sampit. Tapi saya yakin bukan itu alasanya, dia seper­tinya mendapat tekanan,” ungkap salah satu anggota dewan.

Politisi PAN lainnya, Bejo Riyanto, tak mengetahui alasan teman satu partainya itu tiba-tiba meninggalkan kantor dewan. Ketua Fraksi Amanat Pembangunan itu mempersilakan pers konfirmasi ke Eti langsung.

Sumber : 

http://www.borneonews.co.id/kalteng/seruyan/5272-bamus-setujui-pelantikan-bupati-seruyan

Banyak Anggota Bamus DPRD Seruyan Tidak Hadir, Pembahasan Pelantikan Bupati Mundur Lagi

Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Seruyan yang mengagendakan sidang pari­purna pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Seruyan terpilih 2013-2018, Sudarsono-Yulhaidir (Sur-Ya) batal dilaksanakan. Sesuai jadwal, rapat digelar, Selasa (16/7). Rapat diagendakan hari ini, Rabu (17/7).

Informasi yang diterima Borneonews pembatalan rapat tersebut karena banyak anggota Bamus DPRD Seruyan tidak hadir, alias rapat tidak memenuhi kuorum. “Bamus tidak jadi dilaksanakan, sebab banyak (anggota dewan) yang tidak hadir,” ungkap Wakil Ketua DPRD Seruyan, Baharudin, kepada Borneonews, Selasa (16/7).

Meski demikian, Baharudin telah menjadwalkan lagi rapat dengan agenda yang sama, hari ini, Rabu (17/7). “Bamus dijadwalkan lagi besok (hari ini). Undangan sudah disampaikan kepada para anggota dewan.”

Baharudin menegaskan, pihaknya tetap akan melaksanakan rapat, meski banyak anggota dewan, tidak hadir. “Jika besok banyak yang tidak hadir, Bamus tetap dilaksanakan, dengan anggota seadanya.”

Batalnya rapat itu sa­ngat disayangkan. Sebab agenda dewan tersebut sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. “Sangat disayangkan, rapat yang sudah dija­dwalkan, batal,” ungkap tokoh masyarakat Seruyan, Bahrudin.

Bahrudin mengatakan, tidak ada alasan lagi bagi DPRD Seruyan untuk tidak menjadwalkan sidang paripurna pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Seruyan. Sebab Surat Keputusan (SK) bupati dan wakil bupati sudah terbit. Di samping itu Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang sudah menjadwalkan pelantikan, Selasa, 23 Juli 2013.

Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Pemprov Kalteng menegaskan proses penerbitan SK dan jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Seruyan 2013-2018, Sudarsono-Yulhaidir, sudah tak ada persoalan lagi. Artinya, masyarakat Seruyan segera memiliki pemimpin baru.

Pelaksanakan pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) Seruyan, Kamis, 4 April 2013, menjadi perhatian ba­nyak kalangan. Pasalnya, pesta demokrasi itu dimenangkan Sudarsono-Yulhaidir, pasangan yang maju melalui jalur perseorangan. Mereka mengalahkan duet Ahmad Ruswandi-Sutrisno, yang diusung koalisi 12 partai politik. 

Bahkan proses pemilu kada Seruyan berlanjut hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK). Majelis hakim akhirnya memenangkan Sudarsono-Yulhaidir. Karena itu, setelah SK Mendagri Gamawan Fauzi yang mengesahkan Sudarsono-Yulhaidir, Gubernur Agustin Teras Narang akan melantik mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Seruyan 2013-2018, Selasa, 23 Juli 2013

Sumber : http://www.borneonews.co.id/kalteng/seruyan/5193-bahas-pelantikan-bupati-seruyan-23-juli-2013-rapat-bamus-dprd-hari-ini

Warga Seruyan Keberatan Rencana Penaikan Tarif Bus Damri

MASYARAKAT Kuala Pembuang dan sekitarnya mengaku keberatan jika tarif penum-pang Bus Damri dinaikkan. Menurut warga tarif yang dikenakan Bus Damri saat ini yakni Rp35 ribu per orang sudah sesuai dan tidak perlu diubah lagi.

“Tarif Rp35 ribu untuk satu penumpang itu sudah pas. Harga itu sesuai dengan keadaan ekonomi sebagian besar masyarakat di sini,” ungkap Harkuni, warga Kuala Pembuang kepada Borneonews, Minggu (13/7).

Dia menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan tidak perlu menaikkan harga tarif Bus Damri. Sebab menurut dia, jika harga tarif Bus Damri tersebut dinaikkan, banyak masyarakat yang tidak setuju. “Saya -yakin masyarakat akan menolak jika tarif Bus Damri dinaikkan.”

Hal senada juga diungkapkan warga Kuala Pembuang lainnya, Hasannudin. Menurut dia tarif penumpang Bus Damri saat ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu. “Bagi warga yang kurang mampu, harga tarif Rp35 ribu per orang cukup terjangkau.”

Terkait adanya protes dari pengelola travel mengenai tarif Bus Damri, warga meminta agar Pemkab Seruyan tetap mempertahankan tarif Bus Damri seperti yang ada saat ini. “Tarif itu sudah se­suai dengan ketentuan yang berlaku. Apalagi itu sangat membantu masyarakat dan untuk kepentingan orang banyak. Jadi sebaikknya harga tiket tetap pada semula,” tegas Hasannudin.

Sebelumnya tujuh pengelola jasa angkutan travel beserta puluhan sopir mempotres Pemkab Seruyan karena harga tiket Bus Damri yakni Rp35 ribu perorang dinilai terlalu murah dibandingkan dengan harga travel Rp85 ribu per orang.

Keberatan atas tarif harga Bus Damri tersebut ditunjukkan dengan aksi unjuk rasa kecil-kecilan para sopir travel, dengan cara menghadang Bus Damri yang akan berangkat menuju Sampit, pekan lalu, tepatnya Jumat pagi (12/7). Selain itu, para pengelola travel juga mendatangi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) untuk meminta agar Pemkab Seruyan menaikkan tarif tiket Bus Damri. “Kami minta tarif Bus Damri dinaikkan menjadi Rp50 ribu per orang. Sebab sejak adanya Bus Damri pe­numpang travel sepi,” ungkap Iyan, salah satu pengelola travel.

Menanggapi permintaan para pengelola travel tersebut, Kepala Dishubkominfo Seruyan, Nurdin Kazub mengaku tidak bisa mengambil keputusan. Pasalnya, yang berwewenang menentukan harga tiket tersebut adalah pemerintah pusat. Meski demikian pihaknya menampung permintaan para pengelola travel dan akan menyampaikan ke pusat.

Sumber : http://borneonews.co.id/kalteng/seruyan/5036-warga-keberatan-rencana-penaikan-tarif-bus-damri

Pengelola Travel Seruyan Protes Tarif Bus Damri

PENGELOLA jasa angkutan travel (taksi) yang ada di Kota Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan memprotes tarif penumpang Bus Damri jurusan Kuala Pembuang-Sampit. Pengelola travel keberatan terhadap tarif penumpang pada Bus Damri yang dinilai terlalu murah, yakni Rp35 ribu per orang. Sedangkan tarif angkutan travel Rp85 ribu per orang.

Keberatan atas tarif harga Bus Damri tersebut ditunjukkan dengan aksi unjuk rasa kecil-kecilan para sopir tra­vel, dengan cara menghadang Bus Damri yang akan berangkat menuju Sampit, pada Jumat (12/7). Aksi para sopir travel tersebut dilakukan di Jembatan Seruyan. Namun aksi tersebut ak­hirnya bisa dilerai oleh aparat kepolisian, dan akhirnya Bus Damri bisa bertolak membawa penum­pang ke Sampit.

Bersamaan dengan aksi para sopir travel yang menghadang Bus Damri, saat itu juga tujuh dari pengelola travel se-Kuala Pembuang melakukan protes dengan mendatangi Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Seruyan. Kedatang­an para pengelola travel itu disambut Kepala Dishubkominfo Seruyan Nurdin Kazub, Plt Sekda Seruyan Markus dan Kepala Satuan (Kasat) Lalu-lalu (Lantas) Polres Seruyan, AKP Fadholin. Para pengelola travel dan Pemkab Seruyan yang diwakili Kepala Dishubkominfo dan Plt Sekda Seruyan serta perwakilan dari Polres Seruyan ak­hirnya menggelar rapat untuk membahas masalah tersebut.

Pengelola travel meminta kepada kepada Pemkab Seruyan agar tarif harga Bus Damri tersebut dinaikkan, sehingga selisih harga dengan tarif travel tidak terlalu jauh. “Kami minta tarif Bus Damri dinaikkan menjadi Rp50 ribu perorang.”

Sementara itu, Plt Sekda Seruyan Markus, menga­takan tarif harga untuk Bus Damri tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. “Sesuai kententuan, tarif minimal Rp35 ribu perorang dan maksimal Rp45 ribu perorang.”

Perwakilan dari pengelola travel, Iyan mengungkapkan bahwa harga tarif penumpang Bus Damri itu terlalu murah, sehingga jasa angkutan travel kurang diminati masyarakat. “Sejak ada bus itu, penumpang travel sepi. Terus gimana nasib kami dan para sopir travel,” ung­kapnya, Jumat (12/7).

Markus menegaskan keberadaan Bus Damri tersebut bukan untuk melakukan persaingan dengan jasa angkutan travel, namun keberadaannya merupakan upaya pemerintah untuk melayani masyarakat. Terkait usulan para pengelola travel untuk menaikkan tarif tiket Bus Damri itu, Kepala Dishubkominfo Seruyan Nurdin Kazub akan berkonsultasi dengan pusat. Sebab pihaknya tidak berwenang menentukan harga tarif. “Kami akan konsultasi dulu dengan pusat.”

Sumber : http://borneonews.co.id/kalteng/seruyan/4998-pengelola-travel-protes-tarif-bus-damri

Satlantas Seruyan Langsungkan Operasi Patuh Jelang Ramadhan dan Lebaran 2013

KEPOLISIAN Resor Seruyan melalui Satuan Lalulintas (Satlantas) sedang melangsungkan kegiatan operasi patuh ini, yang sudah dilaksanakan mulai 4 Juli hingga 17 Juli mendatang. Sasaran operasi patuh ialah kendaraaan bermotor. Dalam ope­rasi ini setiap pengendara wajib mentaati setiap aturan lalu lintas di jalan raya dan selalu melengkapi kelengkap­an dan perlengkapan saat berkendara.

“Operasi patuh ini dilaksanakan jadi satu kesatuan dalam rangka menciptakan kondisi aman menyambut bulan suci ramadan 1434 hijriah/2013 dan menjelang le­baran Idul Fitri nanti. Konsep yang dijalankan dalam ke­giatan operasi ini, yakni 25% preemtif, 25% preventif dan 50% penegakan hukum kepada para pengendara,”ungkap Kepala Satlantas Polres Seruyan AKP M Fadholin kepada wartawan di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Jadi jelasnya, dalam kegiatan pihak Satuan Lalu Lintas harus bisa memilih mana pelanggaran yang harus ditindak tegas dan mana pelanggaran yang masih bisa diberikan pelajaran. Ada beberapa target operasi yang harus dilakukan di antara­nya, melakukan penindakan terhadap kendaraan yang tidak layak jalan, balapan liar serta para pengemudi atau pengguna kendaraan yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

“Sehingga melalui operasi ini ditargetkan akan tercipta kondisi keamanan dan keselamatan.Hubungannya akan berkurang jumlah pelanggaran lalu lintas dan mening­katnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya,” jelas Fadholin.

Juga mengimbau kepada pengendara agar bisa melengkapi perlengkapan saat berkendara seperti membawa SIM, STNK, menyalakan lampu siang hari.

Sumber : http://www.borneonews.co.id/kalteng/seruyan/5000-satlantas-langsungkan-operasi-patuh

BLSM Tidak Tepat Sasaran, Ketua RT 11 Kuala Pembuang II Seruyan Protes

SEJAK Senin (8/7), pihak kantor pos Kuala Pembuang Seruyan Hilir mulai membagikan dan membayarkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di wilayahnya. Program BLSM ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah pusat dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM). 

Pada tahap pertama pelaksanaan pembagian uang kompensasi BLSM yang dilaksanakan pihak kantor pos Kuala Pembuang, kepada rumah tangga sasaran mengacu hasil pendataan badan pusat statistik (BPS) Seruyan. Pencairan dilaksanakan pihak kantor pos Kuala Pembuang di halaman depan kantor Camat Seruyan Hilir. Meliputi kelurahan Kuala Pembuang I dan II, Desa ­Sungai Undang, Persil Raya dan Desa Pematang Limau.

Namun, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan wartawan media, ternyata tidak semua ketua rukun tetangga (RT) yang ada di wilayah Kuala Pembuang yang sepakat dengan data penerima BLSM tersebut. Salah satunya dilakukan ketua rukun tetangga RT 11 Kuala Pembuang II, Seruyan Hilir.

Kepada Borneonews, Ketua RT 11 Kuala Pembuang II Halim dengan tegas menuturkan bahwa dia protes dengan data rumah tangga sasaran yang menjadi penerima BLSM di wilayah RT-nya. Pasalnya, dari 11 rumah tangga sasaran penerima BLSM sebanyak delapan rumah tangga sasaran dinilai tidak layak menerima bantuan itu. Pasalnya, ekonomi keluarga delapan rumah tangga sasaran tersebut yang ada di wilayah RT-nya dianggapnya masuk kategori keluarga dengan ekonomi mampu.

Padahal realita yang ada jelasnya, di wilayah rukun tetangga yang dipimpinnya masih ada sejumlah keluarga yang memang berekonomi tidak mampu. 

“Dengan dasar pemikiran tersebut maka sebagai bentuk protes surat edaran pemberitahuan penerima BLSM, yang sudah disampaikan pihak kelurahan Kuala Pembuang II kepada kami pada minggu lalu,” jelasnya. 

Karena dia menilai penerima banyak tidak layak maka saya sengaja tidak beritahukan kepada pihak rumah tangga sasaran yang menjadi BLSM bahwa hari ini ada pembagian BLSM di kantor kecamatan Seruyan Hilir. Data itu sudah diserahkan kepada camat Seruyan Hilir.

Sumber :
http://www.borneonews.co.id/kalteng/seruyan/4799-blsm-tidak-tepat-sasaran-ketua-rt-protes

Pembangunan Dermaga Desa Sandul Kab. Seruyan Dinilai Asal-asalan

PEMBANGUNAN dermaga penyeberang-an yang berlokasi di Desa Sandul, Kecamatan Batu Ampar dinilai masyarakat setempat dikerjakan secara asal-asalan. Pada saat membangun dermaga yang berbahan kayu ulin tersebut, pihak kontraktor ditengarai tidak memperhatikan rencana anggaran biaya (RAB).

“Pengerjaan proyek dermaga penyeberangan itu terkesan asal-asalan. Sepertinya pihak pemborong hanya mementingkan keuntungan semata,” ungkap Suhairudin, warga Kecamatan Batu Ampar, kepada Borneonews, Rabu (10/7).

Suhai sapaan Suhairudin menuding pada saat membangun dermaga penyebarangan tersebut, pihak kontraktor tidak memperhatikan RAB. “Contohnya, sejumlah tiang pada dermaga itu hanya ditaruh di atas batang kayu yang berada di tepi sungai alias tidak digali di dalam tanah. Kemudian penyambungan gelagar sebagian hanya menggunakan paku, sementara sebagian besar menggunakan baut,” bebernya.

Karena dibangun dengan asal-asalan, konstruksi dermaga penyebarangan tersebut dikhawatirkan tidak akan bertahan lama. “Kami khawatir nanti belum apa-apa, bangunannya sudah rusak. Dan akhirnya hanya akan membuang anggaran saja,” cetus Suhai.

Selain tidak sesuai dengan RAB, pembangunan dermaga penyeberangan yang berada di tepi Sungai Seruyan itu juga dinilai terlalu tinggi. Sehingga pada saat air ­sungai surut, kelotok kesulitan untuk menurunkan penumpangnya. “Masyarakat mengeluh, sebab dermaga itu hanya bisa digunakan jika air dalam (pasang), jika surut tidak bisa dipakai untuk tambat kelotok,” jelas Suhai.

Dermaga penyebarangan tersebut merupakan proyek dari Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Seruyan. Dengan anggaran sebesar Rp197, 8 juta yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2013.

Kondisi dermaga yang dinilai dibangun secara asal-asalan itu mendapat perhatian dari Wakil Bupati Seruyan terpilih periode 2013-2018, Yulhaidir. Dia meminta instansi terkait bisa turun ke lapangan untuk mengecek kondisi dermaga tersebut. “Dermaga tersebut merupa­kan sarana yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Jadi bangunannya harus kokoh sesuai dengan perencanaannya.”

Sumber :

http://www.borneonews.co.id/kalteng/seruyan/4924-pembangunan-dermaga-desa-sandul-dinilai-asal-asalan

Yulhaidir Hadiri Perombakan Pejabat Daerah Seruyan

MENJELANG akhir masa jabatannya, Bupati Seruyan Darwan Ali merombak susunan kabinet di lingkup Peme­rintah Kabupaten (Pemkab) Seru­yan, dengan melakukan pergeseran pejabat. 188 pebajat mulai dari eselon II, III dan IV, Selasa (2/7), dirombak.

Acara palantikan dan pengambilan sumpah janji dilakukan di Gedung Serba Guna Kuala Pembuang. Dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD). Acara pelantikan pejabat juga tampak spesial dengan kehadiran Wakil Bupati Seruyan terpilih periode 2013-2018, Yulhaidir. Kedatangan Uhai, sapaan Yulhaidir pada acara tersebut atas undangan Bupati Seruyan Darwan Ali.

Darwan mengatakan, pergeseran pejabat tersebut bertujuan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan, sekaligus untuk penyegaran para pejabat. Dengan harapan bisa meningkatkan ki­nerja pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai dengan visi dan misi Pemkab Seruyan. “Ini yang terakhir (perolingan pejabat) selama 10 tahun kepemimpinan saya. Pada pelantikan kali ini, saya sengaja mengaja mengundang Wakil Bupati Seruyan yang baru, saudara Uhai. Dengan harapan supaya beliau tahu, ini (pejabat) adalah kader-kader terbaik di Seruyan,” kata Darwan, Selasa (2/7).

Sebelum mengakhiri jaba­tanya itu, Darwan berpesan kepada Yulhaidir, agar kedepannya bisa membina para pejabat di lingkup Pemkab Seruyan kearah yang lebih baik. “Saya titipkan para pejabat, agar dibina. Kalau kurang bagus, ya silahkan (diganti).”

Dalam kesempatan itu, Darwan juga berpesan kepada semua pejabat di lingkup Pemkab Seruyan agar bisa bersinergi dengan pemimpin Seruyan yang akan dilantik pada 23 Juli 2013 mendatang. “Jangan “takut” dengan Bupati dan Wakil Seruyan yang baru. Sebab saat ini sudah tidak ada lagi istilah nomor 1 dan nomor 2. Saat ini yang paling penting adalah membangun Seruyan agar lebih maju.”

Adapun pejabat yang diro-ling adalah, Kepala Inspek-torat Seruyan, Agus Suharto, dengan jabatan baru sebagai Asisten I Setda Seruyan. Sementara itu, Kepala Inspek-torat diisi oleh Megantoro, yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD (Sekwan) Seruyan. 

Setalah ditinggalkan Megantoro, posisi Sekwan Seruyan diisi Tunjarsyah, yang sebelumnya menempati Staf Ahli Bupati. Selain Tunjarsyah, pada perolingan kali ini, Darwan juga mengeluarkan dua orang pejabat dari posisi staf ahli. Yaitu Arniansyah, yang dipercaya menduduki posisi Kepala Disdikpora dan Ilyas yang menjabat Kepala Badan Ke­tahanan Pangan (BKP).

Pergeseran pejabat juga terjadi pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), sebelumnya dijabat oleh Syamsul Rizal, kali ini digantikan oleh Masrani

Jual Togel, Honorer Setwan Seruyan Ditangkap Polisi

GARA-gara jual togel, seorang honorer di lingkup Pemkab Seruyan yang bertugas di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan), Tati Hariyani harus berurusan dengan polisi. Tati ditangkap aparat Kepolisian Resor (Polres) Seruyan bersama penjual togel lainnya, yakni Ar­diansyah yang berprofesi sebagai sopir.

Mewakili Kapolres Seruyan AKBP Heska Wahyu Widodo, Kasat Reskrim AKP Abdul Aziz me-ngatakan, kedua penjual togel tersebut ditangkap ditempat yang berbeda. Ardiansyah ditangkap di Lapangan Gagah Lurus Kuala Pembuang. Tati ditangkap dirumahnya di Kelurahan Kuala Pembuang. “Penangkapan berawal, setelah kami menerima lapor­an dari masyarakat me­ngenai maraknya penjualan togel di Kuala Pembuang,” ungkapnya Kamis (4/7).

Setelah ditelusuri, ternyata memang ada, dan modus yang digunakan para pelaku menggunakan telepon genggam, melalui SMS. “Setelah dilakukan penangkapan, kami menemukan barang bukti penjualan togel dirumah yang bersangkutan.”

Saat ini para pelaku penjual togel tersebut, telah diamankan di Mapolres Seruyan, beserta barang buktinya berupa hand phone dan lembaran rumusan togel. “Dari pengakuan tersangka, dalam satu hari omset me-reka mencapai sekitar Rp900 ribu.”

Sementara itu, Kabag Umum Setwan Seruyan Dadan Supandy mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Sehingga pihaknya belum mengetahui secara pasti yang bersangkutan itu tenaga honorer di Setwan Seruyan atau bukan.

Sumber :

http://www.borneonews.co.id/kalteng/seruyan/4545-jual-togel-honorer-setwan-ditangkap-polisi

Yulhaidir Kecewa Perbaikan Ruas Jalan Hulu Dibatalkan

WAKIL Bupati Seruyan terpilih periode 2013-2018, Yulhaidir mengaku kecewa terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan terkait rencana pembatalan perbaikan jalan hulu, yakni ruas Jalan Rantau Pulut, Kecamatan Seruyan Tengah menuju Tumbang Manjul, Kecamatan Seruyan Hulu.

“Saya sangat kecewa perbaikan ruas jalan itu dibatalkan. Padahal perbaikan jalan tersebut sangat mendesak, sebab saat ini kondisinya rusak parah,” tegas Uhai, sapaan Yulhaidir, Senin (1/7).

Sesuai janji Pemkab Seruyan program peningkatan pembangunan ruas jalan Rantau Pulut-Tumbang Manjul akan dilaksanakan tahun ini. Dengan anggaran senilai Rp5 miliar dari APBD II murni 2013. Bahkan rencana itu sudah tayang dalam rencana umum kegiatan 2013 pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

“Keberadaan jalan itu ­sangat vital bagi masyarakat daerah hulu, sebab jalan itu merupakan satu-satunya akses jalan darat bagi masyarakat setempat, kok rencana perbaikannya dibatalkan,” tandas mantan Anggota Badan Anggaran DPRD Seruyan itu.

Uhai mempertanyakan alasan Pemkab Seruyan membatalkan rencana perbaikan ruas jalan daerah hulu itu. Menurut dia, apabila pembatalan itu terkait ketersediaan anggaran, seharusnya proyek-proyek yang tidak terlalu prioritas itu yang harus ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya. “Saat ini jalan itu sulit dilalui, apalagi saat hujan turun, warga harus mandi lumpur jika melintasi jalan itu. Apakah itu tidak menjadi pertimbang­an pemerintah.”

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seruyan, Pieter Mangente tidak menampik bahwa program kegiatan peningkatan pembangunan ruas jalan Rantau Pulut-Tumbang Manjul merupakan salah satu usulan yang akan dibahas kembali. “Namun, mana usulan yang nanti dilanjutkan dan mana yang disetop, itu akan diputuskan melalui rapat tim anggaran dan pihaknya sebagai pelaksana tentu akan mengikuti apa yang menjadi keputusan rapat tim anggaran pemerintah daerah tersebut.”

Sementara itu, Bupati Seruyan Darwan Ali mengaku belum mengetahui secara persis rencana tersebut. Namun secara tidak langsung, terlihat jelas bahwa Pemkab Seruyan akan menundanya.

BPK Audit Laporan Keuangan Pemkab Seruyan

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) sedang melakukan audit rinci terhadap laporan keuangan peme­rintah daerah (LKPD) Kabupaten Seruyan tahun anggaran (TA) 2012. 

Audit itu dilakukan setelah disampaikannya LKPD Kabupaten Seruyan TA 2012 kepada BPK RI. Dokumen LKPD tersebut telah diserahkan secara resmi oleh Wakil Bupati Seruyan H Tarwidi Tamasaputra, yang diterima langsung Kepala Perwakilan BPK RI Kalteng Endang Tuti Kardiani, di Palangka Raya, Selasa (11/6) lalu.

Pada saat penyerahan empat dokumen LKPD Kabupaten Seruyan yang berlangsung di aula kantor BPK RI Perwakilan Kalteng, Wakil Bupati didampingi beberapa pejabat di lingkup Pemkab Seruyan, di antaranya Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Seruyan Taruna Jaya.

Menurut Taruna, tim BPK RI akan melakukan audit rinci terhadap LKPD Kabupaten Seruyan TA 2012 dari 14 Juni hingga 14 Juli 2013 mendatang. “Selama sebulan, BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh SKPD, apabila ada yang dianggap perlu konfirmasi terkait LKPD yang sudah disampaikan.”

Sebelumnya, tim BPK juga telah datang ke Kuala Pembuang untuk melakukan audit pendahuluan LKPD Kabupaten Seruyan TA 2012 sebelum disampaikan, yang dilaksanakan selama sebulan, dimulai 19 April 2013 lalu. Setelah dilakukan audit rinci, BPK baru bisa mengeluarkan opini terhadap LKPD Kabupaten Seruyan TA 2012. Sehingga pada saat ini belum diketahui apa opini BPK RI untuk laporan keuangan Pemkab Seruyan 2012.

Taruna mengakui Pemkab Seruyan lambat menyampaikan LKPD tahun anggaran 2012 kepada BPK RI. “Seruyan memang paling terakhir menyampaikan LKPD dibandingkan kabupaten/kota lainnya se-Kalteng,” ungkapnya. Dia menegaskan, keterlambatan itu terjadi bukan faktor kesengajaan atau kelalaian Pemda Seruyan. Disebabkan adanya faktor teknis dan non teknis yang jadi kendala dan wajib diselesaikan sebelum tim audit BPK masuk.

Sumber : http://www.borneonews.co.id/kalteng/seruyan/4263-bpk-audit-laporan-keuangan

Andrey Narang Ketuai Serikat Perusahaan Surat Kabar Kalteng

PALANGKA RAYA – Pemimpin Perusahaan Hari­an­ Umum Tabengan, Andrey L Narang terpilih sebagai Ke­tua­ Pengurus Cabang Serikat Perusahaan Pers Provinsi Kali­mantan Tengah (Kalteng).

Putra Ketua DPRD Kalteng, Reinhard Atu Narang dan Keponakan Gubernur Kalteng, Agustin Taras Narang ini, dipercaya oleh pemilik perusahaan pers yang ada di Kalteng untuk memimpin organisasi yang sempat stagnan hingga beberapa tahun terakhir, dan dia akan memimpin dalam lima tahun kedepan.

"Pak Andrey L Narang terpilih secara aklamasi sebagai ketua SPS sedangkan sekretarisnya dipilih H Hamli Tulis.Ini adalah kehendak semua pemilik perusahaan media yang ada di Palangkaraya ini, dan kami berharap kedepannya SPS bisa bangkit di bawah kepemimpinan Pak Andrey," kata Ketua PWI Kalteng, H Sutransyah seraya mengatakan, kegiatan itu juga dihadiri oleh pengurus SPS Pusat Jakarta.

Dia terpilih secara aklamasi me­lalui musyawarah organi­sa­si­ yang digelar, Kamis (26/6). Andrey bersama 12 pe­mim­pin perusahaan yang ter­gabung dalam SPS ini ter­pi­lih­ melalui musyawarah ca­bang (Muscab) pembentukan­ kepengurusan periode 2013-2017 dan dilantik Ketua Pengu­rus Harian SPS M Ridlo Eisy di Pa­langkaraya.

Melalui Muscab SPS Kalteng yang dipimpin Ketua Persatu­an Wartawan Indonesia (PWI) Ca­bang Kalteng Sutransyah ini diikuti 15 peserta dari pe­rusahaan pers provinsi yang di­juluki

“Bumi Tambun Bu­ng­ai­ dan Bumi Pancasila” ini. Andrey yang juga anggota PWI Cabang Kalteng ini siap me­ngemban kepercayaan se­bagai Ketua SPS dan dalam wak­tu dekat akan dilakukan se­jumlah program peningkat­an SDM.

“Bagi saya, jabatan ini meru­pakan tugas penting untuk membangun pers di Kalteng dan secara langsung pula mem­bangun daerah yang kita cinta ini. Untuk itu saya akan te­rus berusaha menyatukan per­sepsi dan visi kita semua di Kalteng.”

Sumber :

http://sampitonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3915:andre-narang-ketuai-serikat-perusahaan-pers&catid=2&Itemid=101&lang=en

http://banjarmasin.tribunnews.com/2013/06/28/andrey-l-narang-pimpin-sps-kalteng

Hati-Hati, Filter Rokok Mengandung DARAH BABI !

PERNYATAAN mengejutkan datang dari Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Hakim Sarimuda Pohan. Ia mengungkapkan, dalam filter rokok yang banyak digunakan di Indonesia terkandung bahan yang berasal dari darah babi.

“Hemoglobin atau protein darah babi yang digunakan sebagai filter rokok maksudnya untuk memblok racun kimia sebelum masuk ke dalam paru-paru perokok,” kata Hakim saat menjadi pembicara dalam dialog bahaya merokok bagi kehidupan berbangsa di balai kota Banjarmasin, Rabu (26/6).

Ia meyakini, filter yang digunakan untuk rokok diproduksi di Indonesia tersebut mengandung darah babi. Pasalnya, filter rokok belum diproduksi di Indonesia, semuanya impor, sedangkan filter impor menggunakan darah babi.

Menurut dia, semua itu diketahui setelah ada pernyataan yang diungkapkan ahli Australia atau Profesor Kesehatan Masyarakat dari University of Sydney, Simon Chapman. Profesor di Australia memeringatkan kelompok agama tertentu terkait dugaan adanya kandungan sel darah babi pada filter rokok.

Profesor Simon Chapman menyatakan, peneliti dari Eindhoven, Belanda, Christien Meindertsma, dan mengungkap, 185 produsen rokok di negara itu menggunakan hemoglobin babi sebagai bahan pembuat filter rokok.

Menurut Hakim, sudah selayaknya umat Muslim yang mayoritas penduduk Indonesia ini menjauhi barang yang nyata-nyata dilarang agama. Bukan hanya kaum Muslim, tetapi kaum Yahudi juga melarang pemanfaatan babi untuk keperluan seperti itu, katanya, dalam dialog dalam rangkaian sosialisasi peraturan daerah (Perda) yang melarang merokok di tempat tertentu.

Dialog yang dihadiri ratusan peserta dari kalangan PNS, pengelola hotel, restoran, dan pengelola tempat-tempat umum tersebut juga dihadiri Wali Kota Banjarmasin Haji Muhidin, dengan moderator Kepala Dinas Kesehatan setempat, drg Diah R Praswasti.

Sumber :

http://www.borneonews.co.id/head/4151-awas-filter-rokok-mengandung-darah-babi

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1434 H / Agustus 2013 Wilayah Seruyan

Jadwal Imsakiyah Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1434 H / Juli-Agustus 2013 [Klik Disini]

DAPIL 1 (Seruyan Hilir-Seruyan Hilir Timur) [Klik Disini]

DAPIL 2 (Sembuluh, Seruyan Raya, Danau Seluluk, Hanau) [Klik Disini]

DAPIL 3 (Batu Ampar - Seruyan Tengah - Seruyan Hulu - Suling Tambun) [Klik Disini]

DISHUBKOMINFO Sesalkan Sikap Travel

SAMPIT – Pengelola travel sudah menaikkan tariff sejak pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akhir pekan tadi. Besaran kenaikan sebesar 30 persen untuk semua jurusan.

“Kami sudah antisipasi jadi sejak tanggal 22 Juni dengan memasang tarif baru,” ungkap Ramzi, salah seorang pengelola travel di kota Sampit, senin (24/6).

Ramzi mengaku besaran kenaikan tersebut masih dibawah standar yang diusulkan Organda pusat. “Kami mematok naik 30 persen sementara dari organda pusat 35 persen. Ini berlaku untuk semua biro perjalanan travel,” ungkap Ramzi. 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kotim merasa dilangkahi. Selaku otoritas di daerah dalam peraturan penetapan tarif angkutan umum pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), suara mereka tak dianggap pengusaha jasa angkutan travel. Bahkan kenaikan tarif sebesar 30 persen yang dilakukan pihak travel tanpa melaporkan termasuk berkoordinasi dengan Dishubkominfo.

“Mestinya mereka kasih pemberitahuan ke kita. Ini penting jika terjadi permasalahan kita bisa mengatasinya,” kata Kepala Dishubkominfo Kotim, Rustam Fuadi, selasa (25/6).

Secara regulasi keberadaan jasa angkutan travel berada langsung dibawah Dishub Povinsi Kalteng. Hanya saja, kata Rustam, karena wilayah operasionalnya berada di Kabupaten Kotim sudah seharusnya mereka melakukan koordinasi dengan instansi setempat.

Sumber :
http://sampitonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3892:dishubkominfo-sayangkan-sikap-travel&catid=2&Itemid=101&lang=en